28 Oktober 2020
(0285) 382037
Kajen

Pada tanggal 3 Januari 2020, dalam acara PENYERAHAN BUKU APBD TA 2020, PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KABUPATEN PEKALONGAN di Aula Lantai 1 Setda Kab Pekalongan. Bapak. Asip Kholbihi, SH., M.Si Bupati Pekalongan telah menyerahkan Buku APBD Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati, S.Pd., M.AP.

Dalam kegiatan tersebut, dihadapan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD disaksikan FORKOMPINDA, Sekretaris Daerah dan Seluruh OPD, Asisten, Staf Ahli, Kabag/Kepala Kantor, Camat serta Kepala Puskesmas se Kab Pekalongan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Pekalongan menandatangani Pakta Integritas.

Untuk Renja tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan telah menyusun Program/Kegiatan yang ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Sebagai acuan resmi bagi seluruh pengelola program dan kegiatan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang berisi program dan kegiatan OPD sebagai penjabaran Rencana Kerja Perangkar Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Pada Tahun Anggaran 2020 yang termuat di dalam dokumen APBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 708.175.378.190,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 520.913.047.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 187.262.331.190,- Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk menyelenggarakan 10 program serta 43 kegiatan pembangunan dan peningkatan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan supaya lebih baik lagi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut berkomitmen mendukung Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Bebas dari Praktek Korupsi dan Kolusi di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Dalam upaya dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) serta angka rata-rata lama sekolah di Kab. Pekalongan, Dindikbud bertekad melaksanakan Wajib Belajar 12 tahun secara bertahap dengan penanganan anak putus sekolah (drop out) melalui program KUDU Sekolah.